Perubahan Aturan Visa Thailand: Apa yang Perlu Diketahui Para Pelancong?

Belakangan ini, Thailand dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memperketat aturan kunjungan bagi wisatawan asing. Langkah ini diduga diambil menyusul serangkaian insiden yang melibatkan warga negara asing, seperti pelanggaran hukum terkait narkoba, perdagangan manusia, dan pembukaan usaha tanpa izin yang sah. Pemerintah Thailand berupaya menyeimbangkan daya tarik pariwisata dengan penegakan hukum dan menjaga ketertiban di negaranya.

Perubahan yang paling menonjol adalah kemungkinan pemangkasan durasi bebas visa bagi jutaan pelancong. Jika sebelumnya banyak warga dari lebih dari 90 negara, termasuk sebagian besar Eropa, dapat menikmati masa tinggal 60 hari tanpa visa, kini periode tersebut bisa dipersingkat menjadi hanya 30 hari. Ini tentu akan menjadi penyesuaian signifikan bagi para pelancong yang terbiasa menikmati liburan panjang di Negeri Gajah Putih.

Pariwisata memang memegang peranan vital bagi perekonomian Thailand, menyumbang lebih dari 10% Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini. Meskipun demikian, pemerintah dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, mereka ingin menarik lebih banyak wisatawan untuk mendongkrak pendapatan, namun di sisi lain, perlu mengatasi masalah terkait pelanggaran hukum yang semakin sering melibatkan warga asing.

Pada Maret 2025 lalu, justru sempat ada kebijakan perpanjangan masa bebas visa dari 30 hari menjadi 60 hari, dengan tujuan untuk mendorong sektor pariwisata. Namun, angka kedatangan wisatawan asing di kuartal pertama tahun ini menunjukkan penurunan sektar 3,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Penurunan ini terutama terlihat pada penurunan jumlah pengunjung dari Timur Tengah yang hampir sepertiganya. Meskipun demikian, pemerintah Thailand tetap optimistis dan menargetkan sekitar 33,5 juta kunjungan wisatawan asing pada tahun 2026.

Meski belum ada konfirmasi resmi sepenuhnya, rumor beredar bahwa pemerintah Thailand akan menerapkan pendekatan individual per negara. Artinya, tidak semua negara akan diberlakukan aturan yang sama. Beberapa warga negara mungkin masih diizinkan tinggal 30 hari tanpa visa, sementara yang lain bahkan hanya akan diberikan jatah 15 hari. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan dinamika dan profil wisatawan dari masing-masing negara.

Bagi Anda yang berencana menjelajahi keindahan Thailand bersama teman perjalanan baru dari komunitas urlaubspartner.net, penting untuk terus memantau informasi terkini mengenai kebijakan visa yang berlaku untuk kewarganegaraan Anda. Persiapan matang akan memastikan perjalanan solo atau bersama Anda berjalan lancar.

Jika perubahan aturan ini benar-benar diterapkan, kemungkinan kebijakan perpanjangan visa untuk kunjungan 30 hari akan kembali diberlakukan. Sebelumnya, perpanjangan 30 hari ini tersedia dengan biaya sekitar 1.900 baht, atau sekitar 50 euro. Ini bisa menjadi solusi bagi pelancong yang ingin memperpanjang waktu liburan mereka tanpa harus meninggalkan negara.

Untuk para pekerja jarak jauh, nomaden digital, atau Anda yang ingin mendalami budaya Thailand seperti Muay Thai atau masakannya, ada pilihan 'Destination Thailand Visa' (DTV). Visa multi-kali masuk selama lima tahun ini memungkinkan pemegangnya tinggal hingga 180 hari per kunjungan, dan dapat diperpanjang satu kali lagi untuk periode 180 hari tambahan. Namun, ada syarat khusus: pemohon harus menunjukkan bukti kepemilikan dana minimal 500.000 baht (sekitar 13.000 euro) di rekening bank, serta bukti pekerjaan di luar Thailand bagi pekerja jarak jauh.

Dengan potensi perubahan ini, para pelancong diharapkan untuk lebih cermat dalam merencanakan perjalanan mereka ke Thailand. Masa tinggal yang lebih singkat tentu memerlukan perencanaan itinerary yang lebih efisien. Bagi sebagian orang, ini bisa menjadi dorongan untuk menjelajahi lebih banyak destinasi dalam waktu yang lebih terbatas, sementara yang lain mungkin perlu mempertimbangkan opsi visa yang lebih panjang.

Thailand tetap menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Asia, dengan daya tariknya yang tak terbantahkan. Langkah-langkah penyesuaian ini pada akhirnya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan sektor pariwisata negara tersebut. Informasi ini diperoleh dari laporan Euronews Travel.